Sampah dan Peran Multi Pihak

Musim penghujan kini telah tiba, masayarakat dihadapkan pada masalah klasik yang selalu datang tiap musim hujan tiba. “ banjir ” … yaa… masalah yang satu ini seolah tidak bisa teratasi oleh seluruh lapisan masyarakat maupun pemerintah.
Pada saat – Musim penghujan kini telah tiba, masayarakat dihadapkan pada masalah klasik yang selalu datang tiap musim hujan tiba. “ banjir ” … yaa… masalah yang satu ini seolah tidak bisa teratasi oleh seluruh lapisan masyarakat maupun pemerintah.
Pada saat – saat musim penghujan datang seperti saat ini, masyarakat selalu dihadapkan pada situasi yang rumit, dimana pada saat musim penghujan bukan hanya banjir saja yang menjadi persoalan, namun juga kondisi kesehatan yang mudah terserang penyakit seperti Diare hingga Demam Berdarah.
Segala resiko kerugian akibat banjir itu kemudian menjadi bencana nasional di seluruh belahan dunia dan akan selalu di bayar mahal oleh masyarakat, sehingga harus menyiapkan cost (biaya)lebih agar terhindar dari resiko penurunan kondisi kesehatan akibat dari banjir yang melanda.
Sebenarnya biaya itu bisa sedikit di kurangi asalkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan terutama kebersihan lingkungannya tetap terjaga, dengan tidak membuang sampah sembarangan terutama kedalam saluran pembuangan air (parit) atau kedalam sungai.
Kesadaran masyarakat agar tidk membuang sampah sembarangan terutama ke sungai tidak akan bisa berkembang jika peran dari Pemerintah sendiri tidak mendukung upaya kesadaran masyarakat yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Peran Pemerintah bukan hanya sosialisai melalui kampanye atau jargon – jargon semata, namun juga harus diberikan fasilatas sarana dan prasarana guna menjaga lingkungannya tetap bersih.
Menurut sekretaris BLH kota mataram melalui media volume sampah di kota mataram mencapai 1.300 meter kubik dan sampah tersebut tidak semua bisa diangkut.
Upaya pemerintah sendiri baru bergerak setelah musim penghujan tiba, upaya yang dilakukan pemerintah diantaranya normalisasi kali dan sungai hingga rencana penertiban bangunan liar di sempadan sungai. Namun masalah utamanya adalah bukan pada sungainya, masalahnya ada pada kebiasaan masyarakat yang masih sering memanfaatkan sungai sebagai tempat pembuangan sampah.
Upaya pemerintah membentuk Kelompok Kerja (PokJa) untuk menangani masalah sampah ini perlu di apresiasi, namun apakah akan berjalan efektif ? pertanyaan itulah yang kemudian akan muncul di benakkan kita. Bukan sikap apriori dari pertanyaan tersebut, namun efektifitas dari PokJa tersebut yang nantinya pasti akan membutuhkan anggaran besar.
Yang harus di fahami juga oleh pemerintah adalah kebutuhan masyarakat akan fasilitas kebersihan, Nah…! Fasilitas inilah yang belum bisa diwujudkan oleh Pemerintah guna menunjang kebersihan masyarakatnya, Pemerintah belum sigap dan dan terkesan setengah hati menangani permasalahan sampah yang berdampak pada bencana nasional ini. Pemerinta terutama pemerintah kota Mataram baru di sibukkan dengan kampanye – kampanye namun belum memberikan fasilitas yang memadai yang menunjang kesadaran masyarakatnya untuk tidak membuang sampah sembarangan.
Fasilitas yang dimaksud adalah minimnya bak – bak penampungan sampah di masing - masing wilayah di kota mataram ini. Idealnya bak – bak penampungan sampah harus di faslitasi pemerintah setiap 300 meter hingga 500 meter, kita ambil contoh jika di perhatikan sepanjang jalan majapahit hingga jalan sriwijaya mungkin sampai sweta sangat jarang atau mungkin tidak ada bak penampungan sampah, begitu juga sepanjang jalan pejanggik.
Sepanjang jalan HOS Cokroaminoto, hingga jalan Adi Sucipto(Rembiga) baru terdapat bak penampungan sampah di jalan Dr.Sutomo (Karang Baru). Bak – bak penampungan sampah saat ini hanya dalam bentuk bak kecil yang di siapkan oleh masing – masing dinas atau instansi pemerintahan.
Sebenarnya masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan, ini terbukti di beberapa wilayah kota Mataram dengan kesadarannya rela menyiapkan biaya lebih untuk biaya pengangkutan sampah rumah tangga mereka, misalnya Lingkungan di Kelurahan Karang Baru, masyarakatnya rela merogoh uang saku sebesar Rp. 10.000 untuk biaya pengangkutan sampah, dimana masyarakatnya juga di kenakan retribusi pada saat pembayaran air PDAM.
Pendapatan pemerintah dari penarikan retribusi masyarakat yang mencapai milyaran rupiah dan di tunjang dengan alokasi belanja APBD yang mencapai kurang lebih belasan milyaran rupiah pertahun sudah selayaknya masyarakat mendapat fasilitas kebersihan.
Pemerintah harus tanggap dengan perubahan cuaca ekstrim yang bisa mengakibatkan bencana bagi masyarakatnya, tidak hanya dengan kampanye – kampanye dan jargon – jargon, jika tidak di lengkapi dengan fasilitas kebersihan, sangat mustahil bisa menyadarkan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan terutama kesungai yang menyebabkan terjadinya pendangkalan sungai yang berakibat pada banjir.

saat musim penghujan datang seperti saat ini, masyarakat selalu dihadapkan pada situasi yang rumit, dimana pada saat musim penghujan bukan hanya banjir saja yang menjadi persoalan, namun juga kondisi kesehatan yang mudah terserang penyakit seperti Diare hingga Demam Berdarah.
Segala resiko kerugian akibat banjir itu kemudian menjadi bencana nasional di seluruh belahan dunia dan akan selalu di bayar mahal oleh masyarakat, sehingga harus menyiapkan cost (biaya)lebih agar terhindar dari resiko penurunan kondisi kesehatan akibat dari banjir yang melanda.
Sebenarnya biaya itu bisa sedikit di kurangi asalkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan terutama kebersihan lingkungannya tetap terjaga, dengan tidak membuang sampah sembarangan terutama kedalam saluran pembuangan air (parit) atau kedalam sungai.
Kesadaran masyarakat agar tidk membuang sampah sembarangan terutama ke sungai tidak akan bisa berkembang jika peran dari Pemerintah sendiri tidak mendukung upaya kesadaran masyarakat yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Peran Pemerintah bukan hanya sosialisai melalui kampanye atau jargon – jargon semata, namun juga harus diberikan fasilatas sarana dan prasarana guna menjaga lingkungannya tetap bersih.
Menurut sekretaris BLH kota mataram melalui media volume sampah di kota mataram mencapai 1.300 meter kubik dan sampah tersebut tidak semua bisa diangkut.
Upaya pemerintah sendiri baru bergerak setelah musim penghujan tiba, upaya yang dilakukan pemerintah diantaranya normalisasi kali dan sungai hingga rencana penertiban bangunan liar di sempadan sungai. Namun masalah utamanya adalah bukan pada sungainya, masalahnya ada pada kebiasaan masyarakat yang masih sering memanfaatkan sungai sebagai tempat pembuangan sampah.
Upaya pemerintah membentuk Kelompok Kerja (PokJa) untuk menangani masalah sampah ini perlu di apresiasi, namun apakah akan berjalan efektif ? pertanyaan itulah yang kemudian akan muncul di benakkan kita. Bukan sikap apriori dari pertanyaan tersebut, namun efektifitas dari PokJa tersebut yang nantinya pasti akan membutuhkan anggaran besar.
Yang harus di fahami juga oleh pemerintah adalah kebutuhan masyarakat akan fasilitas kebersihan, Nah…! Fasilitas inilah yang belum bisa diwujudkan oleh Pemerintah guna menunjang kebersihan masyarakatnya, Pemerintah belum sigap dan dan terkesan setengah hati menangani permasalahan sampah yang berdampak pada bencana nasional ini. Pemerinta terutama pemerintah kota Mataram baru di sibukkan dengan kampanye – kampanye namun belum memberikan fasilitas yang memadai yang menunjang kesadaran masyarakatnya untuk tidak membuang sampah sembarangan.
Fasilitas yang dimaksud adalah minimnya bak – bak penampungan sampah di masing - masing wilayah di kota mataram ini. Idealnya bak – bak penampungan sampah harus di faslitasi pemerintah setiap 300 meter hingga 500 meter, kita ambil contoh jika di perhatikan sepanjang jalan majapahit hingga jalan sriwijaya mungkin sampai sweta sangat jarang atau mungkin tidak ada bak penampungan sampah, begitu juga sepanjang jalan pejanggik.
Sepanjang jalan HOS Cokroaminoto, hingga jalan Adi Sucipto(Rembiga) baru terdapat bak penampungan sampah di jalan Dr.Sutomo (Karang Baru). Bak – bak penampungan sampah saat ini hanya dalam bentuk bak kecil yang di siapkan oleh masing – masing dinas atau instansi pemerintahan.
Sebenarnya masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan, ini terbukti di beberapa wilayah kota Mataram dengan kesadarannya rela menyiapkan biaya lebih untuk biaya pengangkutan sampah rumah tangga mereka, misalnya Lingkungan di Kelurahan Karang Baru, masyarakatnya rela merogoh uang saku sebesar Rp. 10.000 untuk biaya pengangkutan sampah, dimana masyarakatnya juga di kenakan retribusi pada saat pembayaran air PDAM.
Pendapatan pemerintah dari penarikan retribusi masyarakat yang mencapai milyaran rupiah dan di tunjang dengan alokasi belanja APBD yang mencapai kurang lebih belasan milyaran rupiah pertahun sudah selayaknya masyarakat mendapat fasilitas kebersihan.
Pemerintah harus tanggap dengan perubahan cuaca ekstrim yang bisa mengakibatkan bencana bagi masyarakatnya, tidak hanya dengan kampanye – kampanye dan jargon – jargon, jika tidak di lengkapi dengan fasilitas kebersihan, sangat mustahil bisa menyadarkan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan terutama kesungai yang menyebabkan terjadinya pendangkalan sungai yang berakibat pada banjir.